Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setahun menjelang berakhirnya masa pemerintahan. Aroma suksesi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di balik masuknya tiga nama baru ke lingkaran istana ini pun menyeruak.

Jokowi, yang akhirnya merestui Khofifah Indar Parawansa maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur 2018, menyerahkan kursi menteri sosial kepada politikus Partai Golkar Idrus Marham. Yang mengejutkan, pemilik nama lengkap Joko Widodo itu memilih dua pensiunan jenderal TNI jadi anggota kabinetnya,

Mereka adalah Jenderal Purnawirawan Agum Gumelar dan Jenderal Purnawirawan Moeldoko.

Agum didapuk menjadi anggota dewan pertimbangan presiden (Wantimpres), sementara Moeldoko menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Masuknya dua jenderal purnawirawan ke pusaran istana dinilai pengamat politik Muhammad Qodari bukan tanpa alasan.

Menurutnya, ada akomodasi politik terhadap tokoh militer untuk memuluskan jalan Jokowi kembali menjadi RI 1 pada Pilpres 2019.

"Agum orang militer, Moeldoko orang militer, ini untuk mengimbangi kekuatan politik Prabowo Subianto yang mantan militer," ungkap Qodari saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis 17 Januari 2018.

Menurutnya, pada 2019 nanti ada kecendrungan Prabowo menggalang dukungan dari kalangan militer. Hal itu telah terlihat dari diusungnya Mayjen Purnawirawan Sudrajat dan mantan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi dalam Pilkada 2018. 

Selain untuk mengimbangi kekuatan militer yang ada di belakang Prabowo, sambung dia, masuknya Moeldoko untuk mereduksi isu adanya "antek PKI" di istana. 

"Untuk mengantisipasi serangan politik soal tudingan PKI, makanya masukin militer (Moeldoko ke KSP) karena musuhnya PKI itu kan militer," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer itu.

Di samping melantik tiga nama baru di kabinet, dalam kesempatan yang sama Jokowi mengangkat Marsekal Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). 

Pria kelahiran Cicalengka, Bandung, ini menggantikan posisi Marsekal Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Penglima TNI.

Pemilihan Yuyu sebagai KSAU dan Agum Gumelar masuk ke istana juga dinilai Qodari tak lepas dari akomodasi politik urang Sunda. Keduanya dianggap mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi di Jawa Barat dalam Pilpres 2019.

"Pak Jokowi kan kalah di Jabar dan orang Jabar selama ini merasa kurang punya tokoh, tidak terwakili di tingkat nasional. Agum Gumelar kan tokoh senior dan terkenal di Jawa Barat," ujar dia.

Masuknya nama Moeldoko ke kabinet, lanjut Qodari, juga bagian dari kalkulasi elektoral memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 di Jabar. 

"Memang Moeldoko orang Jawa Timur, Kediri, tapi dia pernah jadi Pangdam Siliwangi (wilayah Jawa Barat). Jadi ini juga akomodasi terhadap tokoh Sunda," tambah Qodari.

Terpisah, Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki membantah isu yang mengatakan bahwa Reshuffle Kabinet Jilid III ini merupakan representasi tim sukses (timses) Jokowi menjelang Pilpres 2019.

"Enggak seperti itulah," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut dia, perombakan kali ini didasari kebutuhan pemerintahan Jokowi-JK yang tinggal tersisa satu tahun lagi. "Saya kira ini kan memang tinggal satu tahun kalau dihitung Pilpres 2019 itu kan (mulainya) 17 April. September ini sudah ada pencapresan sehingga memang perlu di tim presiden perlu diperkuat untuk mengonsolidasikan capaian-capaian," ujar Teten.

Karena pemerintah akan berakhir satu tahun lagi, jelas Teten, Jokowi ingin memperkuat tim di sekitarnya untuk konsolidasi berbagai program-program yang ada di pemerintahan.

Pengangkatan Idrus Marham sebagai menteri sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa memperkuat akar partai berlambang beringin menjejak di istana.

Sebelumnya, Golkar menempati kursi Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman yang diemban Luhut Binsar Panjaitan.

Padahal, Golkar bukanlah partai yang berkontribusi bagi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Golkar justru menjadi lawan politik partai yang mengusung Jokowi dan Jusuf Kalla, yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKB, PKPI. 

Setelah Pilpres 2014 dimenangkan Jokowi-JK, kekuatan partai yang awalnya tidak mengusung Jokowi ikut bergabung dalam koalisi pemerintah. PPP bergabung pada Oktober 2014, PAN pada September 2015, dan Golkar pada November 2015.

Beringin yang kian kokoh berdiri di istana dan mengakar ini juga ditandai dengan bertahannya Menteri Perindustrian Airlangga di kursi kabinet.

Padahal, Airlangga baru ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Jauh hari sebelumnya, ketika pemerintahan baru terpilih, Jokowi tegas meminta kabinet kerjanya tidak rangkap jabatan. "Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Selasa, 21 Oktober 2018.

Berbeda dengan Wiranto yang memilih mundur dari jabatan Ketua Umum Hanura dan ingin fokus mengurus Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

"Tugas saya (sebagai Menko Polhukam) harus mendampingi Presiden untuk bela kepentingan bangsa dan negara. Itu merupakan panggilan tugas yang tidak mungkin dirangkap," ujar Wiranto, Rabu 21 Desember 2016.

Menurut mantan Panglima TNI itu, hidup adalah pilihan. Begitu pun dengan saat ini. Antara Ketum DPP Partai Hanura dan Menko Polhukam yang dia jabat, maka dia harus memilih. Namun, Wiranto mengaku lebih memilih untuk mengabdi untuk bangsa dan negara dengan menjadi Menko Polhukam.

"Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk berkonsentrasi penuh pada tugas saya sebagai Menko Polhukam. Pada kesempatan ini izinkan saya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Hanura," ujar Wiranto, kala itu.

Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) meyakini perombakan atau reshuffle kabinet tak berpengaruh banyak pada perekonomian nasional. Pasalnya, reshuffle tersebut tak terjadi secara besar-besaran.

Ketua KEIN Soetrisno Bachir menganggap, tak ada dampak signifikan dari reshuffle tersebut. "Reshufflekan hanya satu menteri, yang lain watimpres jadi tidak ada yang istimewa," kata dia di Kawasan SCBD Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Dia juga menganggap, posisi Airlangga Hartarto yang merangkap sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian tidak ada masalah. Soetrino beranggapan, secara organisasi, Golkar merupakan partai yang sudah matang.

"Golkar bukan partai baru, walaupun ketua partai saudara Airlangga merangkap Menteri Perindustrian saya kira tidak akan mengganggu kinerja Menteri Perindustrian," sambungnya.

Posisi rangkap jabatan khusus Golkar tidak jadi masalah. Hal itu seperti terjadi tokoh-tokoh lain di Golkar.

"Khusus Golkar merangkap tidak apa-apa, karena di Golkar organisasinya established, sudah mapan. Sehingga kalau ketua umum, seperti dulu Agung Laksono enggak masalah, waktu itu Pak JK enggak masalah," tukas dia.

Sementara itu, analis PT Binaartha Securities Reza Priyambada menjelaskan, reshuffle kabinet ini tidak akan berpengaruh banyak kepada pergerakan harga saham. Alasannya, pejabat-pejabat yang dilantik bukan merupakan pejabat di sektor ekonomi.

Menurut Reza, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memang sempat melemah pada pembukaan hari ini. Namun pelemahan tersebut bukan karena adanya reshuffle, tetapi karena aksi ambil untung investor.

"Kalo melemah lebih karena aksi profit taking setelah kenaikan sebelum dan antisipasi rilis suku bunga acuan besok," jelas dia kepada